frekuensi milik siapa, sebuah kasus tv lokal vs tv jakarta

Sekarang ini ada semacam rebutan KANAL frekuensi TV UHF di daerah, antara TV JAKARTA (dulu disebut TV SWASTA NASIONAL), dgn TV LOKAL.

Sebagai contoh kasus di Jogja, TV JAKARTA yg menasional, ada 10 stasiun, yaitu TPI, RCTI, GlobalTV, ANTV, Lativi, SCTV, Indosiar, MetroTV, TRANSTV dan TRANS 7. Padahal jumlah kanal UHF cuma 14, jadi dari 14 kanal UHF yang 10 kanal sudah dipakai oleh TV Jakarta. Sehingga masih sisa 4 kanal UHF di Jogja. Sisa 4 kanal UHF ini digunakan 1 kanal oleh TVRI, lalu 2 untuk cadangan TV DIGITAL. Jadi hanya tersisa 1 kanal saja untuk TV LOKAL, asal tahu saja TV lokal berdirinya kan belakangan, setelah TV Jakarta beroperasi.

Begitulah di Jogja hanya tersisa 1 kanal UHF, dan anehnya di Jogja ada 2 TV Lokal yang sudah eksis mengudara, yaitu JOGJATV dan RBTV, sehingga dapat dipastikan salah satunya pasti memakai KANAL CADANGAN DIGITAL yang jumlahnya ada 2 kanal.

Timbul masalah lagi, karena ini di JOGJA ada 6 TV LOKAL yg mengajukan ijin mau siaran (sumber : Harian Kedaulatan Rakyat), yaitu memperebutkan sisa 1 KANAL CADANGAN DIGITAL di 44 UHF.

Yang menjadikan saya heran, bingung, tidak mengerti, adalah mengapa hanya hanya kanal UHF televisi saja yang diributkan dan diperebutkan.
Jika saya tidak salah, jaman HP masih dengan teknologi AMPS (pendahulu teknologi CDMA). Providernya juga lokal, jadi per daerah ada Provider sendiri-sendiri, tidak seperti sekarang ini, misal sebagai contoh adanya Provider GSM di frekuensi 900 MHz yang menguasai 50 kanal untuk digunakan di seluruh wilayah Indonesia (di GSM 900MHz ada 124 kanal yang dibagi untuk 3 operator GSM). Pertanyaannya kenapa orang-orang(pengusaha) di daerah tidak pada berminat dan minta jatah frekuensi untuk membuat Provider Telekomunikasi Lokal pada jaringan telekomunikasi dengan teknologi GSM ataupun CDMA. Atau kenapa tidak ada aturan Provider Telekomunikasi Seluler Jakarta harus bekerja sama dengan Provider Telekomunikasi Lokal. Jadi kalau mau adil, jika memang TELEVISI tidak boleh siaran nasional, jika tidak bekerja sama dengan Televisi lokal, maka Provider Telekomunikasi GSM dan CDMA juga tidak boleh dengan lisensi Coverage nasional, jika tidak bekerja sama dengan Provider Telekomunikasi Lokal.

Intinya apakah itu jaringan telekomunikasi GSM, CDMA, WCDMA (3G), WIMAX, WIFI, juga TELEVISI kan tetep saja pakai KANAL FREKUENSI. Terus kalau TV Jakarta yang sudah duluan pakai frekuensi UHF di daerah, yang sudah investasi miliaran Rupiah untuk membangun STASIUN TRANSMISI didaerah-daerah, lalu digusur tidak boleh siaran lagi, apakah ini masuk akal dan adil???

Sebenarnya kalau baca di koran-koran inti permasalahan dari TV Jakarta, yang diributkan di daerah adalah content lokal atau muatan berita daerahnya ataupun iklan-iklannya yang kadang tidak cocok bagi seluruh suku bangsa di Indonesia, contoh kebanyakan dalam iklan, perempuan cantik diidentikkan dengan kulit yang putih, kan tidak bisa seperti itu, bagaimana dengan perempuan dari Papua? Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah mau mempermasalahkan FREKUENSI (KANAL) atau MUATAN LOKAL? Jika seperti itu, andai TV Jakarta sudah ada muatan lokal sesuai yang disyaratkan, (kurang begitu tahu, sepertinya sekitar 30% atau sekitar 3 jam per hari), sebenarnya masalah sudah selesai.

Tapi jika yang dipermasalahkan, diributkan, dan diperebutkan adalah Kanal Frekuensi, jadi lucu juga. Kembali ke judul saya, FREKUENSI MILIK SIAPA.

Tapi ngomong-ngomong kalau diadakan semacam polling, apakah rakyat Indonesia diluar Jakarta, bisakah
1. Enggak nonton Sinetron yang digemarinya?
2. Enggak Nonton Sepakbola: BPL, Itali, Spanyol, Belanda, Liga Indonesia, Copa Indonesia dll.
3. Enggak bisa nonton MOTO GP, F1
4. Enggak nonton FILM-FILM Hollywood dan Bollywood yang asyik.
5. dll
Padahal GRATIS loh, memang sih sebenarnya gak gratis juga, karena sebagai penonton TV yang baik ya ada baiknya membeli produk yang beriklan pada acara yang kita senangi, jadi sebenarnya penonton TV juga bayar, walaupun secara tidak langsung.

Kemarin LIGA Inggris sempat hilang saja, banyak yang pada keberatan, apalagi jika TV Jakarta terus benar-benar tidak boleh siaran di daerah. Walah nanti yang seneng berat dengan sinetron CAHAYA bisa pada protes, juga dengan yang seneng pada acara-acara lainnya.

Kembali ke permasalahan. FREKUENSI MILIK SIAPA? Sekedar usul saja sih, jika memang TV Jakarta enggak boleh lagi pakai kanal UHF di daerah, bagaimana kalau TV Jakarta kompak saja, semua transmisinya migrasi ke PEMANCAR TV DIGITAL, nanti biar dibuat SET BOX konverter dari Digital ke Analog, sehingga TV analog masih bisa untuk melihat. Kalau harganya SET BOX sekitar Rp. 200rb pasti pada beli juga yang ingin liat TV Jakarta di daerahnya masing-masing. Biarkan TV LOKAL memakai kanal UHF yang sekarang dipakai TV Jakarta. Biarkan masyarakat memilih, mau liat TV Jakarta atau TV Lokal, dengan konsekuensi masing-masing. Jadi ingat saat dulu RCTI siaran UHF pertama di Jogja, orang-orang juga pada beli tambahan alat agar TVnya bisa nangkep VHF, karena umumnya TV penerima saat itu cuma UHF untuk nangkap TVRI saja.

Mungkin di jaman sekarang ini, yang kebanyakan diukur dari materi, yang paling mendekati kebenaran adalah FREKUENSI itu milik orang yang punya uang. Uang yang banyak. Gitu saja kok repot………

No Responses Yet

  1. kok postingan dobel ta

  2. maklum lg belajar bikin blog. kan harus melalui proses salah dulu.

  3. pernah denger mashaf tanggung jawab sosial ?
    coba bandingkan antara TV Jakarta, TV lokal dan TV komunitas. Apakah semua itu jalan di Indonesia ?
    Coba contoh amerika misalnya …

    pusing deh mikirin frekuensi, harusnya dijawab gini :
    Frekuensi milik Alloh swt. titik … kan beres …
    :))

  4. kan nanti tv nasional jadi tv daerah .jadi misal rcti ,nanti tiap daerah namanya lain lain meski siaranya sama,tetep dari rcti,biar daerah kebagian untungnya juga kan pajaknya masuk ke daerah,tapi ada kok tv baru yang udah merintis begitu,tunggu aja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: